Sabtu, 17 November 2018 23:57:46 Wib



Berita Dewan

Komisi IV Terima Pengaduan ORTAKUM SEBRA

Jumat, 26 Oktober 2018 20:05:50 wib Dibaca: 88 Pengunjung
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Najib Hamas menerima aspirasi pengurus Ortakum Sebra.

SERANG, HUMAS DPRD.-Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten menerima audiensi dari Organisasi Transportasi Angkutan Umum (ORTAKUM) SEBRA di Ruang Rapat Komisi IV DI KP3B, Palima Kota Serang, Kamis (25/10/2018). ORTAKUM SEBRA tersebut meminta kepada DPRD dan Gubernur Banten untuk menertibkan dan menghilangkan angkot ilegal atau angkot yang tidak memiliki izin trayek dari pemerintah.

"Angkot ilegal itu bukan milik perorangan, tapi milik perusahaan dengan menggunakan plat nomor kuning. Anggotnya beroperasi di Jalan Raya Balaraja-Serang,"kata Sekretaris ORTAKUM SEBRA, Andreas Kristian Lubis.

Menurut Andeas, jumlah angkot ilegal yang beroperasi di Jalan Raya Balaraja-Serang tidak kurang dari 500 unit, sehingga keberadaannya meresahkan pengemudi angkot yang memiliki izin trayek resmi dari pemerintah."Jika tidak dilakukan penertiban, para sopir angkot yang memiliki izin trayek resmi dari pemerintah merasa kehilangan mata pencaharian karena penumpangnya dibawa sama mereka,"ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Najib Hamas mengaku prihatin dan menyayangkan prilaku oknum perusahaan yang mengoperasikan angkotnya di Serang Timur Kabupaten Serang tanpa memiliki izin trayek."Kebetulan pada pertemuan ini, kami menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Jadi aspirasinya bisa dijawab langsung,"kata Najib.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo menjelaskan, Dinas Perhubungan Provinsi Banten sudah melakukan penertiban terhadap angkot ilegal baik yang beroperasi di Serang maupun daerah lan dengan cara dikandangkan."Selain tidak memiliki izin trayek, angkot ilegal itu tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraanya,"kata Tri Nurtopo, tanpa merinci jumlahnya.

Untuk melakukan penertiban angkot di Jalan Raya Balaraja-Serang yang diduga ilegal, Tri Nurtopo mengaku segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dan Kabupatan Tangerang, sehingga dapat bersama-sama mencari jalan keluarnya."Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, pihak perusahanya akan dikenakan sanksi,"tegasnya sambil menutup pembicaraan. (hms)

LAINNYA

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top