Selasa, 16 Juli 2019 23:35:49 Wib



Berita Dewan

Jawaban Gubernur Banten terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Tentang Raperda Perubahan RPJMD 2017-2022

Kamis, 27 Juni 2019 12:47:10 wib Dibaca: 17 Pengunjung

SERANG - Gubernur banten H. Wahidin Halim memberikan jawaban tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar Gubernur mengenai Raperda usul Gubernur tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022. 

Sebelumnya pada pemandangan umum fraksi-fraksi, pada umumnya telah menyampaikan, saran, pendapat maupun pertanyaan yang perlu mendapat tanggapan atau jawaban dari Gubernur Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dirinya mengapresiasi  seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum pembangunan Provinsi Banten tentang kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten serta memahami bahwa usul perubahan karena Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang terkena tsunami beberapa waktu lalu.

Gubernur mengatakan, dalam perubahan RPJMD ini koordinasi , fasilitasi dan dukungan langsung harus tercantum dalam isu strategis dan terarah. Kemudian review target kinerja ditunjukan semata-mata untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Provinsi Banten yang secara obyektif dinilai melalui tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). 

"Berdasarkan laporan kementrian reformasi dan birokrasi hasil SAKIP Provinsi Banten telah mencapai B yang sebelumnya selama tiga tahun mendapat CC," terang Gubernur dalam Rapat Paripurna tentang jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian atau pengantar Gubernur mengenai Raperda usul Gubernur tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022 di Gedung DPRD Banten, Rabu (26/06/2019). ⁣

Gubernur melanjutkan, bahwa untuk mencapai target sakip A diperlukan upaya sungguh-sungguh melalui  review dan perbaikan dokumen perencanaan pemerintah daerah serta penyempurnan. Pemerintah Provinsi Banten yang belum tercapai salah satunya adalah untuk indikator laju ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan tinggkat kemiskinan belum memenuhi target.

“Walaupun tingkat pengagguran kita sudah bergeser dari yang paling tinggi sekarang no 2, kita digantikan oleh jawa barat, kita turun satu dikit tahun ini,” katanya. 

Namun demikian menurutnya, capaian target terus menunjukan trend kenaikan, untuk tahun 2018 capaian LPE sebesar 5,98 persen atau hampir memenuhi target LPE sebesar 6 persen. Belum tercapaiannya target tersebut tidak lepas dari sentimen negatif yang terjadi pada perekonomian global, seperti perang dagang Amerika Serikat, Cina, dan penguatan dolar Amerika disamping juga kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat perekonomian Banten berkolerasi langsung dengan kondisi di Amerika Serikan dan Korea Selatan, tujuan ekspor Banten Dingapura, dan Cina sebagai kompetitor komoditas besi baja. Dampaknya terasa pada berkurangnya kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.

“Ini tidak lepas dari peran manusia, karena industri sudah menggunakan teknologi industri canggih, tidak lagi menggunakan manusia. Tingkat pengangguran kita juga sudah undang asosiasi seluruh indonesia, juga melalui pengembangan pekerja online,” tuturnya. 

Gubernur juga menyampaikan, dalam pengembangan pariwisata banten lama perlu adanya otorisator pengembangan Kawasan Banten Lama. Demikian juga terhadap parkir liar dan sebagainya yang kini sudah marak dan sudah dilakukan langkah-langkah penindakan.

Menanggapi pemanddangan fraksi hanura tentang materi RPJMD, Gubernur menyampaikan, bahwa pihaknya telah penyampaian rancangan RPJMD tahun 2017-2022 pada tanggal yang lalu, namun secara sistimatis dapat dilihat pada matrix yang disampaikan secara terpisah.

“Terimakasih atas masukan yang disampaikan oleh fraksi PKB dan PKS, agar program tertuang dalam RPJMD di pokuskan pada pemenuhan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” tutup Gubernur. (hms)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top