Jumat, 20 Oktober 2017 17:23:37 Wib



Berita Dewan

Hibah Bantuan Oparasional Sekolah Dialokasikan Rp 1,9 Triliun

Kamis, 14 September 2017 21:31:56 wib Dibaca: 488 Pengunjung
Gubernur Banten, Wahidin Halim membacakan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Kamis (14/9/2017).

SERANG,HUMAS DPRD-Belanja hibah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp 2,211 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim pada Rapat Paripurna DPRD Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Kamis (14/9/2017).

Dikatakan Wahidin, dari total belanja hibah Rp 2,211 triliun hibah kepada Pemerintah Rp 62 miliar; hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Rp 232,6 miliar; dan hibah Bantuan Oparasional Sekolah (BOS) Rp 1,9 triliun. "Juga sudah dialokasikan dana BOS dan BOSDA untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah khusus. Sedangkan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten,"kata Wahidin menjawab Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, Fraksi APPP, PKB, dan PKS.

Pemerintah Provinsi Banten juga sepandapat dengan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terkait penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK berbasis cluster, dimana pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini telah dialokasikan sebagai bahan untuk penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK bebasis cluster."Untuk Pemandangan Umum Fraksi PKB terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas-Dinas yang menangani infrastruktur, dapat dijelaskan bahwa hal ini disebabkan karena pekerjaan masih dalam tahapan pelaksanaan, dan gagal lelang dalam proses lelang,"ujar Wahidin seraya menambahkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tidak dijawab berdasarkan urutan fraksi, melainkan dikelompokan berdasrkan subtansi.

Selanjutnya Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Setelah selesai dibahas, Raperda Perubahan APBD ini akan diparipurnakan kembali untuk mendapatkan persetujuan DPRD. Kemudian diserahkan kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri agar Raperda Perubahan APBD dievaluasi dan disahkan menjadi Perda Perubahan APBD.

Diketahui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan terdiri dari  Pendapatan Daerah yang ditargetkan mencapai Rp9,94 triliun, yang secara komposisi didominasi oleh Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp5,73 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp4,20 triliun. Berikutnya belanja daerah ditargetkan mencapai Rp10,43 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 6,89 triliun dan  belanja langsung sebesar Rp3,53 triliun. (hms)

LAINNYA

PIMPINAN DPRD

AGENDA

Top