Selasa, 16 Juli 2019 23:05:57 Wib



Berita Dewan

DPRD Banten Apresiasi Kinerja Pemprov Atas Perolehan Predikat WTP

Senin, 24 Juni 2019 14:27:58 wib Dibaca: 19 Pengunjung

SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Banten mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten atas dirahnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2018. Perolehan opini WTP ini merupakan ke tiga kali kalinya predikat yang diraih Pemprov Banten.

Demikian hal tersebut terungKap dalam rapat paripurna penyampaian Laporan hasil pembahasan DPRD Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI Atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ⁣di gedung paripurna DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (19/06/19).

Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Budi Parjogo saat menyampaikan laporan hasil pembahasan DPRD memaparkan, bahwa capaian pengelolaan keuangan Pemprov Banten dengan predikat opini WTP patut diapresiasi. Dengan kembali diraihnya opini tersebut, makpemprov mampu memertahankan dan meraihnya sebanyak tiga kali berturut-turut.

“Badan Anggaran DPRD mengapresiasi Pemprov Banten yang telah mendapat opini WTP yang ketiga kali. Kami berharap kedepan agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali apsek pengelolaan keuangan daerah.  Menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mengurangi jumlah temuan yang didapatkan pemeriksa dari BPK,” tuturnya. 

Kendati demikian, pihaknya masih memberikan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti. Yaitu terkait adanya sejumlah OPD yang dengan temuam materil. Temuan terkait sisa dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dana tersebut belum dikembalikan ke kas daerah (kasda).

Kemudian, Belanja BBM (bahan bakar minyak) kendaraan operasional, kendaraan dinas jabatan melebihi ketentuan. Realisasi pembayaran uang harian dan representasif pimpinan dan anggota DPRD yang tidak sesuai pada asas kepatutan pada Sekretariat DPRD Banten sudah dikembalikan ke kasda. Sedangkan untuk uang representasif agar mengeluarkan pergub (peraturan gubernur) yang baru. 

Selanjutnya, temuan di dua OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP). Dalam pelaksanaanya, terdapat  pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi kontrak. Pengembalian ke kasda sudah dilakukan namun belum seluruhnya tuntas.   

“Kemudian terkait pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan dan kekurangan volume pengerjaan pada DPRKP sudah dikembalikan ke kasda,” paparnya.  

Ia menambahkan, yang menjadi catatan lainnya yaitu berkenaan dengan temuan bersifat administrasi. Adapun isinya adalah meminta gubernur untuk melakukan evaluasi kepada seluruh kepala OPD terkait lemahnya sistem pengendalian internal. Selain itu, adanya perencanaan pelaporan pertanggungjawaban pemeliharaan jalan yang tidak memadai yang dilakukan DPUPR. 

Oleh karena itu, lanjutnya, gubernur dan sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pengelolan barang milik daerah (BMD) segara menyusun agenda kerja. Agenda berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi seluruh OPD atas beberapa temuan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Lebih spesifik lagi rencana aksi berkaitan dengan pengelolaan belanja BOS (bantuan operasional sekolah) yang tidak seusai ketentuan. Agar di-follow up dengan membuat peraturan penyusunan anggaran BOS untuk sekolah di bawah nauangan Dindikbud. Untuk transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota yang tidak sesuai ketentuan untuk segera direkonsiliasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Diselesaikan kekurangan atau kelebihannya,” jelasnya.  

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berterimakasih kepada DPRD Banten yang telah memberikan apresiasi terhadap Pemprov Banten atas capaian opini WTP dari BPK RI.

“Patut bersyukur, ini bukan kerja gubernur dan wakil gubernur tapi seluruh jajaran yang memiliki  komitmen untuk menjaga sisi akuntabilitas keuangan pemprov sehingga dapat diganjar prestasi dengan WTP,” ucapnya. (Hms)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top