Rabu, 12 Desember 2018 05:22:57 Wib



Berita Dewan

Dirjen Otda Beri Saran Penyempurnaan Raperda SPAM

Jumat, 30 November 2018 19:40:14 wib Dibaca: 35 Pengunjung
Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten pada saat Rapat Pembahasan Raperda SPAM

SERANG, HUMAS DPRD.-Direktur Jenderal Otomoni Daerah (Dirjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono memberikan saran penyempurnaan terhadap Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Saran tersebut tertuang dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/9368/OTDA, Perihal Fasilitasi Raperda tertanggal 26 November 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Banten.

Berdasarkan lampiran surat Kementerian Dalam Negeri, saran penyempurnaan antara lain terdapat pada pada BAB IX Pembiayaan, Tarif Dan Iuran untuk diubah menjadi Pendanaan; dan BAB X Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM untuk diubah menjadi Kerjasama."Kami segera menindaklanjuti saran penyempurnaan dari Kementerian Dalam Negeri ini,"kata Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Najib Hamas di Serang, Jumat (30/11/2018).

Dikatakan Najib, Raperda Pengembangan dan Pengelolaan SPAM merupakan Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Banten yang diusulkan Komisi IV."Tahapan pembentukan Raperda sudah dilalui, termasuk fasilitasi Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi, dan sekarang hasil fasilitasinya sudah ada,"ujarnya.

Setelah saran penyempurnaan dilakukan, lanjutnya tinggal mengagendakan rapat pleno dalam rapat Komisi."Karena saat ini kami sedang melaksanakan reses, penjadwalan rapat pleno akan dibahas setelah kami selesai melaksanakan kegiatan reses. Mudah-mudahan pada tanggal 20 Desember 2018 Raperda SPAM ini sudah bisa diparipurnakan untuk mendapatkan persetujuan DPRD,"harapnya.

Sebelumnya, Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Kementerian Dalam Negeri, Sukoyo mengatakan penyunan drafting Raperda SPAM sudah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara mendalam, sehingga secara umum materi muatan Raperda tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di atasnya."Kami menilai Raperda ini sudah memenuhi standar penyusunan produk hukum peraturan daerah,"kata Sukoyo.

Menurut Sukoyo, dari hasil penyempuraan materi muatan Raperda nantinya dikirim kembali kepada Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri."Setelah itu, tinggal diggelar Rapat Pleno dan Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD,"ujarnya. Diketahui, Raperda SPAM terdiri dari 16 BAB dengan 71 Pasal meliputi antara lain Kebijakan Penyelenggaraan SPAM. (hms)

LAINNYA

PIMPINAN DPRD

AGENDA

13
Selasa, 13 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
01
Kamis, 01 November 2018
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten
(Sudah dilaksanakan)
Top