Rabu, 18 Juli 2018 12:13:22 Wib



Berita Dewan

Bendungan Sindangheula Dijadikan Sumber Air Baku SPAM

Selasa, 15 Mei 2018 14:25:46 wib Dibaca: 334 Pengunjung
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Thoni Fathoni Mukson.

SERANG, HUMAS DPRD-Bendungan Sindangheula di Kabupaten/Kota Serang bakal dijadikan sumber air baku untuk penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Banten. Pemanfaatan Bendungan Sindangheula tersebut tertuang dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD tentang Pengembangan dan Pengelolaan SPAM.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Thoni Fathoni Mukson mengatakan, air baku yang bersumber dari Bendungan Sindangheula nantinya diolah menjadi air minum atau curah."Setelah diolah menjadi air minum atau curah, dapat didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Khususnya masyarakat di Kabupaten/Kota Serang, dan Cilegon,"kata Thoni di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (15/5/2018).

Untuk memenuhui kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten/Kota, air baku tidak hanya bersumber dari Bendungan Sindangheula, juga bersumber dari Bendungan Karian di Kabupaten Lebak."Prioritas penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Kami ingin OPD terkait benar-benar mampu memanfaatkan keberadaan Bendungan Sindangheula dan Karian,"ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten dapat mengembangkan Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang, Bendungan  Pasir  Kopo  di  Kabupaten Pandeglang, Bendungan  Ciliman  di  Kabupaten Pandeglang, Bendungan  Cibaliung  di  Kabupaten Pandeglang, Bendungan Pamarayan di Kabupaten Serang, Bendungan  Ranca Sumur  di  Kabupaten Tangerang, Bendung Pasar Baru di Kota Tangerang, Bendungan Cisadane  Pintu  Sepuluh  di  Kota Tangerang, dan Bendungan  Citeluk  di  Kabupaten Pandeglang.

"Pengembangan bendungan-bendungan itu untuk memenuhi kebutuhan air baku Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Pola pengembangan pembangunannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dan ini sudah diatur dalam materi muatan Raperda,"tuturnya.

Thoni menambahkan, pemanfaatkan dan pengembangan bendungan yang diatur dalam materi muatan Raperda Pengembangan dan Pengelolaan SPAM, sudah disepakati OPD terkait pada Rapat pembahasan Raperda tanggal 8 Mei 2018 di Ruang Rapat Komisi IV."Sekerang ini pembahasan Raperda Pengembangan dan Pengelolaan SPAM memasuki tahap akhir, mudah-mudahan segera diplenokan untuk diparipurnakan hingga ditetapkan menjadi Perda,"harapnya. Diketahui, Raperda Pengembangan dan Pengelolaan SPAM memuat 18 BAB dengan 74 Pasal. (hms)

PIMPINAN DPRD

AGENDA

Top