Sabtu, 16 Desember 2017 08:42:02 Wib



Berita Dewan

Belanja Langsung Bertambah Rp 231,210 Miliar

Kamis, 05 Oktober 2017 19:42:35 wib Dibaca: 492 Pengunjung
Pimpinan DPRD Provinsi Banten menandatangani persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Kamis (28/9/2017) disaksikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

SERANG, HUMAS DPRD-Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 melalui Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Kamis (28/9/2017).  APBD Provinsi Banten tersebut sebelum perubahan sebesar Rp 10,349 triliun lebih, setelah perubahan bertambah sebesar Rp 127,699 miliar lebih menjadi Rp 10,477 triliun lebih.

Pelaksana Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo mengatakan, dari Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 untuk belanja tidak langsung yang semula dialokasikan Rp 6,936 triliun lebih berkurang sebesar Rp 103,510 miliar lebih menjadi Rp 6,833 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp bertambah 123,632 miliar lebih; belanja hibah bertambah Rp 165,045 miliar lebih; belanja bantuan sosial berkurang Rp 10 miliar; bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/kota tetap sebesar 716,158 miliar; bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik bertambah Rp 36 miliar; serta belanja tidak terduga berkurang Rp 16,088 miliar.

Sedangkan untuk belanja langsung yang semula Rp 3,413 triliun lebih bertambah Rp 231,210 miliar menjadi Rp 3,644 triliun dengan rincian perubahan anggaran belanja langsung meliputi belanja pegawai bertambah Rp 5,723 miliar lebih, belanja barang dan jasa bertambah Rp 49,550 miliar lebih, belanja modal bertambah Rp 175,935 miliar lebih. "Pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 ini terdapat defisit anggaran dari semula Rp 559,063 miliar lebih menjadi Rp 559,156 miliar. Peningkatan defisit anggarannya Rp 93,807 miliar lebih,"kata Budi.

Menurut Budi, secara normatif, penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD ini sudah memenuhi aspek yuridis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan formulasinya dirumuskan oleh Kepala Daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD.

"KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Karena itu, Perubahan APBD harus mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai dinamika dan persoalan aktual dan faktual yang saat ini dihadapi masyarakat di Provinsi Banten,"ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Ali Zamroni menambahkan, setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Gubernur menyampaikan dokumen Raperda Perubahan APBD tersebut kepada Mendagri untuk dilakukan evaluasi, dan disahkan menjadi Perda. "Kami belum bisa memastikan apakah hasil evaluasi Mendagri ini akan ada revisi  terhadap dokumen Raperda Perubahan APBD ini atau tidak. Kalau memang ada revisi, tentu kami siap melakukan perbaikannya," kata Ali sambil menutup pembicaraan. (hms)

LAINNYA

PIMPINAN DPRD

AGENDA

Top